Lintas Batas

Satu orang pangeran. Lima tahun perang. Dua puluh juta gulden melayang. Sebuah kerajaan kolonial hampir bangkrut karenanya.

"Hidup dan matiku untuk agama, tanah air, dan kehormatan."
— Disarikan dari semangat perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Babad Diponegoro

Lima tahun.

Selama itulah pemerintah kolonial Hindia Belanda mengerahkan hampir seluruh kekuatan militernya untuk memburu seorang pangeran Jawa.

Puluhan ribu tentara diterjunkan.

Ratusan benteng pertahanan dibangun.

Sekitar 15.000 prajurit kolonial—terdiri atas tentara Eropa dan pasukan pribumi—kehilangan nyawa. Ironisnya, sebagian besar tentara Eropa justru tewas akibat malaria, disentri, dan berbagai penyakit tropis yang mewabah di kamp-kamp militer, bukan di medan tempur.

Namun korban jiwa hanyalah sebagian dari harga yang harus dibayar Belanda.

Selama lima tahun perang, pemerintah kolonial menghabiskan sekitar 20 juta gulden, jumlah yang sangat fantastis pada awal abad ke-19. Beban keuangan yang begitu besar membuat kas Kerajaan Belanda terguncang. Tidak lama setelah perang berakhir, pemerintah kolonial menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1830 untuk mengisi kembali kas negara—sebuah kebijakan yang kemudian membebani jutaan rakyat di Pulau Jawa.

Semua pengorbanan itu dilakukan demi menghentikan satu orang.

Pangeran Diponegoro.

Tetapi siapakah sebenarnya sosok yang membuat sebuah kerajaan kolonial rela menguras harta, mengorbankan ribuan tentaranya, dan bertempur tanpa henti selama lima tahun?

Apakah ia sekadar seorang bangsawan yang kecewa karena persoalan politik di dalam keraton?

Ataukah ia sedang memimpin sebuah perjuangan yang lahir dari penderitaan rakyat, keyakinan agama, dan tekad mempertahankan kehormatan tanah Jawa?

Untuk menemukan jawabannya, kita tidak memulainya dari masa kecil Diponegoro.

Kita justru memulainya dari akhir perjuangannya.

Magelang, 28 Maret 1830

Pagi itu udara Magelang masih terasa sejuk ketika seorang lelaki berjubah sederhana melangkahkan kaki memasuki Gedung Keresidenan Kedu.

Ia bukan datang sebagai tawanan.

Ia juga bukan datang sebagai panglima yang hendak menyerbu kota.

Ia datang memenuhi undangan perundingan damai.

Di belakangnya berjalan beberapa pengikut setia. Mereka tidak membawa pasukan besar, hanya rombongan kecil yang mengiringi seorang pemimpin yang selama lima tahun terakhir menjadi orang paling diburu oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Namanya adalah Pangeran Diponegoro.

Beberapa minggu sebelumnya, tepatnya 16 Februari 1830, telah berlangsung perundingan pendahuluan di Kamal, wilayah Bagelen. Pemerintah kolonial diwakili Kolonel Jan Baptist Cleerens, sedangkan Diponegoro datang bersama para pengikutnya.

Pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan.

Diponegoro meminta agar perundingan berikutnya dilakukan langsung dengan panglima tertinggi pasukan Belanda di Jawa, Jenderal Hendrik Merkus de Kock. Permintaan tersebut diterima.

Sambil menunggu kedatangan De Kock dari Batavia, Diponegoro menetap di kawasan Menoreh. Ketika bulan Ramadan tiba, ia memilih menghentikan sementara proses perundingan agar dapat berkonsentrasi menjalankan ibadah puasa. Kedua belah pihak kemudian sepakat melanjutkan pembicaraan setelah Idul fitri.

Semuanya tampak menjanjikan.

Sebagai tanda iktikad baik, pihak Belanda membebaskan istri dan putra Diponegoro yang sebelumnya ditahan di Semarang. Bahkan mereka menghadiahkan seekor kuda tunggangan pilihan dan uang sebesar 10.000 gulden.

Semua itu seolah menjadi bukti bahwa kedua belah pihak masih memegang kehormatan dalam berunding.

Setidaknya, begitulah yang diyakini Diponegoro.

Namun tanpa sepengetahuannya, beberapa hari sebelum perundingan berlangsung, Jenderal De Kock telah menyiapkan sebuah rencana lain.

Instruksi rahasia dikirim kepada para perwiranya.

Pasukan dari berbagai daerah diperintahkan berkumpul di Magelang.

Penjagaan diperketat.

Jalan-jalan menuju kota diawasi.

Dan bila perundingan gagal...

Sang pangeran tidak boleh dibiarkan pulang.

Pagi itu, 28 Maret 1830, Diponegoro memasuki ruang perundingan bersama tiga putranya—Diponegoro Anom, Raden Mas Jonad, dan Raden Mas Raab—didampingi Basah Martanegara serta Kiai Badaruddin.

Di seberang meja telah menunggu Jenderal De Kock bersama para pejabat kolonial.

Perundingan dimulai dengan tenang.

Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama.

De Kock meminta Diponegoro menghentikan perang dan menyerahkan diri kepada pemerintah kolonial.

Diponegoro menolak.

Baginya, perdamaian tidak mungkin terwujud selama rakyat Jawa masih hidup di bawah campur tangan kekuasaan kolonial.

"Apa sebenarnya tujuan Tuan berperang?" tanya De Kock.

Ruangan mendadak sunyi.

Diponegoro memandang lawan bicaranya beberapa saat sebelum akhirnya menjawab dengan suara tenang.

"Mendirikan negara yang merdeka di bawah seorang pemimpin, dan menegakkan agama Islam di Pulau Jawa."

Jawaban itu membuat De Kock terdiam.

Baginya, tuntutan tersebut mustahil dipenuhi.

Perundingan memasuki jalan buntu.

Suasana berubah tegang.

Hingga akhirnya De Kock mengucapkan kalimat yang mengubah jalannya sejarah.

"Kalau begitu, Tuan tidak boleh lagi kembali dengan bebas."

Diponegoro segera memahami maksud ucapan itu.

Dengan nada kecewa ia menjawab,

"Kalau demikian, Tuan telah mengingkari janji. Saya datang kemari karena dijamin keselamatan dan kebebasan saya. Jika Tuan memang berniat demikian, lebih baik kami tetap berperang di Bagelen daripada datang ke sini."

Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka.

Serdadu-serdadu Belanda yang sejak awal telah bersiaga segera memasuki gedung.

Pengawal Diponegoro dilucuti.

Tidak ada kesempatan untuk melawan.

Hari itu, Pangeran Diponegoro ditangkap.

Bukan di tengah kepungan pasukan.

Bukan di medan laga.

Bukan pula setelah sebuah pertempuran besar.

Melainkan di ruang perundingan yang semula diharapkan menjadi jalan menuju perdamaian.

Lima tahun peperangan akhirnya berhenti bukan oleh dentuman meriam, melainkan oleh pintu sebuah ruang perundingan yang tertutup rapat.

Beberapa hari kemudian Diponegoro dibawa ke Semarang, lalu ke Batavia. Pada 3 Mei 1830, ia bersama keluarga dan para pengiringnya diasingkan ke Manado sebelum akhirnya dipindahkan ke Benteng Rotterdam, Makassar, pada tahun 1834.

Di kota itulah ia menghabiskan sisa hidupnya.

Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855, setelah menjalani sekitar dua puluh lima tahun sebagai tahanan politik.

Belanda berhasil menangkap tubuhnya.

Namun mereka tidak pernah berhasil menangkap gagasan yang telah ia tanamkan.

Perang memang berakhir.

Tetapi nama Diponegoro justru memasuki babak kehidupan yang baru.

Ia hidup dalam cerita rakyat.

Dalam syair-syair perjuangan.

Dalam ingatan masyarakat Jawa.

Dan lebih dari satu abad kemudian, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, namanya tetap dikenang sebagai salah satu lambang keberanian melawan penindasan.

Namun satu pertanyaan besar masih menggantung.

Benarkah semua itu bermula hanya karena persoalan sebidang tanah di Tegalrejo?

Ataukah sengketa tanah itu hanyalah percikan terakhir yang menyalakan bara yang telah lama membara di seluruh Tanah Jawa?

Untuk menemukan jawabannya, kita harus memutar waktu lebih dari empat puluh tahun ke belakang.

Ke sebuah desa yang tenang di sebelah barat Yogyakarta.

Desa itu bernama Tegalrejo.

Di sanalah seorang anak bangsawan bernama Bendara Raden Mas Mustahar tumbuh jauh dari kemewahan istana. Ia belajar mengaji bersama para ulama, hidup di tengah rakyat, menyaksikan penderitaan para petani, dan perlahan memahami bahwa seorang pemimpin tidak diukur dari kemegahan singgasananya, melainkan dari keberaniannya membela kebenaran.

Tak seorang pun pada masa itu menyangka bahwa anak dari desa sederhana itu kelak akan mengguncang fondasi kekuasaan kolonial Belanda dan memimpin salah satu perang terbesar dalam sejarah Nusantara.

Bersambung