Lintas Batas

Untuk memahami mengapa Pangeran Diponegoro memilih jalan perlawanan, kita harus memutar waktu lebih dari empat puluh tahun sebelum Perang Jawa meletus. Harus kembali ke Pulau Jawa pada penghujung abad ke-18.

Keraton-keraton di Jawa masih berdiri megah dengan segala kebesarannya. Upacara-upacara di kerajaan tetap dilaksanakan. Para bangsawan menghadirinya dengan mengenakan busana kebesaran yang menjadi lambang kewibawaan Kesultanan Mataram.

Di desa-desa, para petani berangkat ke sawah sejak matahari belum tinggi. Pedagang memenuhi pasar-pasar tradisional, sementara suara azan dari surau-surau kecil terus mengiringi kehidupan masyarakat.

Pulau Jawa seolah hidup dalam ketenangan. Namun, di balik ketenangan itu, sedang terjadi pergeseran dan perubahan besar yang hampir tanpa disadari, tetapi sedikit demi sedikit menggerus kedaulatan kerajaan-kerajaan di Jawa.

Awalnya bangsa-bangsa Eropa datang sebagai pedagang. Mereka meminta izin membuka pelabuhan, mendirikan gudang, dan membangun kantor dagang. Kehadiran mereka mula-mula diterima sebagai mitra perdagangan yang membawa berbagai komoditas dari negeri yang jauh. Namun perdagangan hanyalah pintu masuk.

Seiring berjalannya waktu, pengaruh mereka meluas jauh melampaui urusan ekonomi. Mereka mulai ikut menentukan kebijakan kerajaan. Mencampuri hubungan antar keluarga bangsawan. Mempengaruhi pengangkatan pejabat. Bahkan ikut menentukan siapa yang berhak menduduki takhta. Keputusan-keputusan yang dahulu sepenuhnya lahir dari pendapa keraton, secara perlahan tidak bebas lagi. Pemerintah kolonial turut campur secara mendalam dalam setiap keputusan keraton.

Bagi rakyat biasa, perubahan itu mungkin belum begitu terasa. Sawah tetap harus dibajak. Padi tetap ditanam. Panen tetap dinantikan. Namun bagi mereka yang memahami denyut politik kerajaan, perubahan tersebut merupakan pertanda bahwa sesuatu yang sangat berharga telah hilang. Bukan hanya kekuasaan, tetapi kehormatan dan kedaulatan juga turut hilang.

Kesultanan Yogyakarta, yang berdiri setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755, juga tidak luput dari tekanan tersebut. Memasuki awal abad ke-19, semakin banyak keputusan penting kerajaan yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemerintah kolonial.

Dalam banyak kesempatan, pejabat Belanda tidak lagi bertindak sebagai sekutu diplomatik. Mereka telah berubah menjadi pihak yang ikut menentukan arah pemerintahan. Campur tangan mereka merambah hingga urusan pergantian takhta, pengangkatan pejabat, bahkan persoalan-persoalan yang sebelumnya menjadi hak mutlak keluarga kerajaan.

Bagi sebagian bangsawan, keadaan itu dianggap sebagai kenyataan politik yang harus diterima demi menjaga kestabilan kerajaan. Namun bagi sebagian lainnya, setiap campur tangan tersebut merupakan penghinaan terhadap martabat Kesultanan Mataram.

Sementara itu, kehidupan rakyat justru bergerak ke arah yang berbeda. Di desa-desa, para petani mulai memikul beban yang semakin berat. Pajak terus meningkat. Hasil panen harus diserahkan kepada penguasa.

Semakin banyak tanah pertanian disewakan kepada pihak swasta maupun pengusaha asing yang memperoleh perlindungan pemerintah kolonial. Tanah yang selama bergenerasi menjadi sumber kehidupan perlahan lepas dari tangan rakyat.

Kemiskinan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Ironisnya, ketika rakyat berjuang mempertahankan hidup, sebagian kalangan elite di lingkungan keraton justru sibuk dengan intrik politik dan perebutan pengaruh. Jurang antara penguasa dan rakyat semakin lebar.

Kekecewaan mulai tumbuh di berbagai penjuru Pulau Jawa. Belum ada perang. Belum ada pekikan perlawanan. Namun bara itu telah ada.

Dan sejarah hampir selalu memperlihatkan pola yang sama. Perang besar hampir tidak pernah lahir karena satu peristiwa. Ia lahir dari ketidakadilan yang dibiarkan berlangsung bertahun-tahun. Lalu datang satu percikan yang membuat semuanya menyala.

Di tengah Pulau Jawa yang sedang kehilangan sebagian kedaulatannya itulah, pada 11 November 1785, lahirlah seorang anak bernama Bendara Raden Mas Mustahar. Kelak, dunia akan mengenalnya sebagai Pangeran Diponegoro.

Ia merupakan putra Sultan Hamengkubuwana III dengan R.A. Mangkarawati, seorang perempuan keturunan bangsawan yang menjadi selir di lingkungan Kesultanan Yogyakarta.

Sejak lahir, jalan menuju kehidupan yang penuh kemewahan sebenarnya telah terbuka baginya. Ia dapat saja tumbuh sebagai seorang bangsawan yang menghabiskan hari-harinya di balik tembok keraton, mempelajari tata krama istana, mengikuti berbagai upacara kebesaran, dan menikmati segala keistimewaan yang dimiliki keluarga kerajaan.

Namun sejarah telah mencatat jalan hidup yang berbeda.

Tegalrejo: Tempat Seorang Pangeran Belajar Menjadi Rakyat

Takdir membawa Mustahar menjauh dari kemegahan keraton. Sebagian besar masa kecilnya justru dihabiskan di Tegalrejo, sebuah kawasan yang tenang di sebelah barat Yogyakarta. Di sanalah ia diasuh oleh buyutnya, Ratu Ageng Tegalrejo, seorang perempuan yang dikenal saleh, sederhana, dan memilih meninggalkan hiruk-pikuk politik istana.

Keputusan Ratu Ageng menetap di Tegalrejo bukan tanpa alasan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana lingkungan keraton perlahan dipenuhi persaingan politik, perebutan pengaruh, dan semakin kuatnya campur tangan pemerintah kolonial dalam berbagai urusan Kesultanan Yogyakarta. Baginya, kehidupan istana tidak lagi sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri Mataram.

Karena itulah ia memilih hidup di tengah masyarakat. Di Tegalrejo, kehidupan berjalan sederhana. Hari-hari diisi dengan bekerja, belajar agama, dan hidup berdampingan dengan rakyat. Lingkungan seperti itulah yang membentuk watak Mustahar.

Masa kecilnya sangat berbeda dibandingkan dengan anak-anak bangsawan lainnya. Tidak ada pesta kebesaran. Tidak ada kemewahan istana. Tidak ada tembok tinggi yang memisahkannya dari kehidupan rakyat.

Yang ia kenal justru hamparan sawah. Petani yang bekerja sejak fajar. Suara azan dari langgar-langgar kecil. Pengajian para ulama. Serta anak-anak desa yang bermain tanpa mengenal perbedaan derajat.

Di Tegalrejo, ia belajar bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh gelar kebangsawanan, melainkan oleh ilmu, akhlak, dan pengabdiannya kepada sesama. Ia mendengar sendiri keluhan para petani ketika panen gagal. Ia melihat bagaimana keluarga-keluarga sederhana berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ia menyaksikan bahwa agama menjadi sumber kekuatan ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

Semua pengalaman itu perlahan membentuk kepekaan sosialnya.

Kelak, ketika Perang Jawa berkobar, rakyat tidak mengikuti Diponegoro semata-mata karena ia adalah putra seorang sultan. Mereka mengikutinya karena merasa ia adalah bagian dari mereka. Seorang pemimpin yang memahami penderitaan rakyat bukan dari laporan para pejabat, melainkan dari pengalaman hidupnya sendiri.

Tegalrejo bukan sekadar tempat tinggal. Desa itu adalah sekolah kehidupan. Di sanalah seorang anak bangsawan belajar menjadi rakyat. Di sanalah kesederhanaan menumbuhkan kerendahan hati. Di sanalah nilai-nilai agama membentuk keteguhan jiwa. Dan di sanalah, tanpa seorang pun menyadarinya, mulai tumbuh benih-benih keberanian yang kelak mengguncang fondasi kekuasaan kolonial Belanda di Pulau Jawa.

Namun Tegalrejo tidak hanya mengajarkan Mustahar tentang kehidupan rakyat.  Di desa itulah ia ditempa oleh pendidikan agama yang kuat, bergaul dengan para ulama, dan membangun keyakinan bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari kekuasaan yang dimilikinya, melainkan dari keberaniannya membela kebenaran.

Keyakinan itulah yang kelak menjadi kompas dalam setiap langkah perjuangannya.

Bersambung.

Baca juga:

Pangeran Diponegoro: Pangeran yang Tak Pernah Berlutut kepada Penjajah